SiagKupas.com, Tebing Tinggi - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing tinggi melalui Satuan Tugas (Satgas) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) meminta semua pihak, termasuk yayasan pelaksana program, untuk memprioritaskan pembelian produk-produk lokal. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing tinggi, Muhammad Syah Irwan, dalam Rapat Satgas MBG di Ruang Mawar, Lantai III, Gedung Balai Kota, Selasa (21/10/2025).

Dalam arahannya, Pj. Sekdako Syah Irwan menekankan pentingnya sinergi antara program MBG dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi setempat.

"Kita akan segera membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Wali Kota dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Ini harus segera dibuat dan ditingkatkan oleh BGN. Aturan yang ada memang mengikat, namun saya meminta agar yayasan-yayasan pelaksana membeli produk-produk lokal kita," tegas Pj. Sekdako.

Pj. Sekdako secara khusus mengingatkan koperasi yang terlibat untuk membeli bahan baku seperti beras dan kebutuhan lainnya dari produk lokal. Ia juga menyarankan produk-produk lokal dapat disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, yang akan dikelola oleh Kepala Dinas (Kadis) terkait.

"Harapan besar saya, dengan status satgas ini, tolong dibuat jadwal kegiatan Satgas, baik kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada. Harus ada aktivitas yang terlihat," imbuhnya.

Pj. Sekdako berharap, melalui kerjasama ini, kegiatan MBG dan SPPG tidak hanya sukses dalam pemenuhan gizi, tetapi juga dapat memakmurkan UMKM lokal.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako), Afridayani Damanik, menyampaikan bahwa rapat Satgas, yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seharusnya dilakukan minimal dua kali dalam sebulan untuk membahas kendala dan perkembangan program.

Afridayani menyoroti kurangnya laporan formal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas, maupun dari pihak pelaksana BGN dan SPPG.

"Sampai hari ini, kami belum mendapatkan laporan-laporan terkait apa yang sudah dilaksanakan, begitu juga dari pihak pelaksana mengenai berapa banyak penerima manfaat, di mana saja sekolah yang sudah mendapatkan, serta lokasi SPPG-nya. Kami perlu data formal ini untuk dihimpun dan dilaporkan," jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan Kepala SPPG Kota Tebing tinggi, Wilda Eka Rahayu, melaporkan bahwa hingga saat ini Kota Tebing tinggi sudah memiliki 12 dapur SPPG yang operasional dari target sekitar 18 hingga 20 titik.

Wilda Eka Rahayu merinci sebaran SPPG yang sudah ada, yaitu Kecamatan Padang Hilir 2 SPPG, Kecamatan Bajenis 3 SPPG, Kecamatan Tebing tinggi Kota 2 SPPG, Kecamatan Padang Hulu 2 SPPG, dan Kecamatan Rambutan 3 SPPG.

"Untuk penerima manfaat, sudah didistribusikan kepada Paud, TK, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui. Saat ini, beberapa SPPG sudah menjalankan program untuk data tahap tiga B," ujar Wilda.

Wilda Eka Rahayu juga menyampaikan bahwa proses penerbitan sertifikat sanitasi dan sertifikat halal bagi yayasan pelaksana sedang berjalan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Syaiful Fahri, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Idham Khalid, Ketua Yayasan BCI dan SGI, para Kepala OPD terkait, staf MBG, para camat, lurah, dan Tim Peliputan Diskominfo. ( Hl ).