"Kita sangat bersyukur itu dibatalkan, kita harap semua pihak bisa mengikuti putusan tersebut. Karena itu keputusan tertinggi," kata Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Sabtu (15/5/2021).

Hardianto meminta supaya 3 Menteri tersebut membuat pernyataan kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap keputusan itu. Karena, dia belum melihat ada pernyataan resmi dari 3 menteri terkait penolakan ini.

Lebih jauh, Hardianto menjelaskan, SKB 3 Menteri ini sebenarnya bertujuan baik supaya tidak ada pemaksaan simbol-simbol keagamaan dalam diri setiap siswa. Namun, hal itu terlalu berlebihan jika harus memakai surat keputusan.

"Bukan berarti semua harus dibungkus dengan aturan, cobalah dibungkus dengan kebersamaan. Aturan apapun kalau tidak ada kebersamaan nantinya akan menjadi jurang pemisah. Tapi kalau dibungkus dengan kebersamaan, tanpa aturan formal pun, kita bisa menciptakan persepsi yang sama," tuturnya.

Pemerintah Pusat, lanjut Hardianto, memang berhak membuat aturan untuk seluruh masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa kondisi tertentu sering terjadi 'pembangkangan' dari daerah, hal itu dikarenakan tidak adanya rasa kebersamaan tadi.

"Karena dianggap (pusat) punya hak dan kewenangan, kemudian selalu saja berbuat suka-suka, kalau bagi pusat benar, kan bagi daerah belum tentu benar. Dalam membuat kebijakan, kita sering kali berdasarkan persepsi pusat, seharusnya kan mereka bersikap akomodatif untuk daerah. Sehingga aturan yang dilahirkan betul-betul menjadi kebutuhan bersama," tutupnya (J)