SiagaKUPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah dan Bank Indonesia (BI) resmi berbagi beban (burden sharing) dalam memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan II antar regulator fiskal dan moneter. "SKB I dan II sudah ditandatangani dan sudah operasional (resmi dijalankan)," ungkap Ani, sapaan akrabnya saat konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7).

Kendati begitu, Ani mengatakan hal-hal yang sekiranya nanti perlu ditambahkan dari kesepakatan ini masih terbuka. Misalnya ketika kebutuhan dana meningkat dan perlu pembagian beban lagi.

"Kami bersama BI akan terus melihat kalau ada yang perlu ditambahkan," imbuh Ani.

Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun.

Kebutuhan pembiayaan ini terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun.

Rencananya, kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement.

Pembelian surat utang pemerintah akan menyesuaikan kupon sebesar tingkat suku bunga acuan BI (BI 7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR).

Pemerintah akan membayar utang sesuai jatuh tempo SBN dan memberikan imbal hasil (yield) kepada bank sentral nasional. Pada saat jatuh tempo, BI akan mengembalikan dana imbal hasil kepada pemerintah.

"Pada SKB II untuk public goods, itu mekanismenya private placement, jadi bukan lelang biasa," jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman pada kesempatan yang sama.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar.

BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen. "Yang unpublic goods ini akan lewat market biasa," terang Luky.

Ketiga, belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Kebutuhan dana ini sepenuhnya akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penjualan obligasi ke pasar keuangan dengan market rate.

Kendati mendapat jaminan burden sharing dari BI, namun Luky mengatakan pemerintah akan terus mengelola pembiayaan utang dengan sikap oportunis. Artinya, pemerintah akan tetap berusaha mencari pembiayaan yang murah dan menguntungkan.

"Kami hadapi kondisi yang masih tidak pasti, jadi kami masih oportunis dan fleksibel," tandasnya.






Sumber : CNNIndonesia.com