"Artinya sektor ekonomi kita sedang berjalan, dan ini dibuktikan dengan seluruh bantuan pemerintah untuk penanganan ekonomi sudah bergerak. Dimana sampai triwulan III ini seluruh bantuan pemerintah sudah bergerak," kata Ketua Tim Asistensi Percepatan Realisasi APBD Riau, Kabupaten/Kota dan Pemulihan Ekonomi Nasional Riau, Syahrial Abdi kepada awak media.

Dia menjelaskan, pada 19 Juli lalu seluruh Forkompinda Riau dan kabupaten/kota telah mendapat arahan dari Presiden, dan secara tegas diminta untuk memastikan bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19, agar seluruh sumber daya kemampuan yang ada, terutama yang berkaitan dengan APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota pada sementer II harus berjalan dengan baik. 

"Kita telah berupaya melakukan asistensi untuk APBD kabupaten/kota dengan komunikasi awal, memastikan kemampuan serapan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota. Serapan APBD itu, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2021 lalu," ujarnya. 

"Setelah dilakukan asistensi, hasilnya cukup menggembirakan. Pergerakan APBD kabupaten/kota itu mendekati rata-rata di angka 40 sampai 50 persen," kata Syahrial yang juga Asisten III Setdaprov Riau. 

Syahrial mengatakan, dengan percepatan pemulihan ekonomi dan mempercepat proses belanja modal Semester II Tahun 2021 ini, pihaknya memastikan anggaran terserap di beberapa sektor. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Selanjutnya kami berharap asistensi yang dilakukan secara langsung ke masing-masing kabupaten/kota. Untuk asistensi ini Pak Gubernur telah melimpahkan tim yang terdiri dari unsur kepolisian daerah, kejaksaan dan unsur dari pengawas yakni BPKP Riau dan seluruh OPD yang terkait fungsi asistensi ini," sebutnya. 

Pihaknya juga sudah mencoba mengkombinasikan dan menyatukan data untuk memastikan bahwa gambaran pemulihan ekonomi di Provinsi Riau bisa mencerminkan sinergi antara APBN dan APBD. Misalnya kegiatan APBN yang langsung dilaksanakan Kementerian, outputnya berubah dari kinerja fisik ke padat karya. 

"Pada sasaran akhirnya bagaimana tenaga kerja bisa terserap lebih banyak. Program-program seperti ini juga disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan daerah," harapnya. 

Selain itu, Syahrial mengaku pihaknya sudah koordinasi Kanwil Dirjen Pembendaharaan Riau, BPKP, Bulog dan PT Pos Indonesia untuk memastikan batas akhir pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk masyarakat Riau dengan jumlah pagu sebasar 3.156.200 kilogram dari Bulog sudah tersalurkan ke PT Pos dan sudah distribusikan ke masyarakat kabupaten/kota se-Riau. Diantaranya penyaluran KPM-PKH dan KPM-BST. 

"Ini juga menjadi daya ungkit untuk menumbuhkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian juga bisa berjalan dengan baik," ungkapnya. 

Kemudian Syahrial juga membeberkan serapan Kartu Prakerja tahun 2021. Dimana ada sebanyak 72.617 ribu pekerja, dengan nilai Rp257,11 miliar.  

"Artinya kalau tahun 2020 kita sudah menyerap 151,261 perkerja. Jika ditotal serapan kartu Prakerja 223.878 pekerja yang sudah mendapat bantuan kartu Prakerja. Sampai saat ini penyaluran kartu Prakerja sudah angka ke 17, artinya sudah 17 kali pendistribusian kartu Prakerja di Riau. Ini juga secara tidak langsung menumbuhkan daya beli masyarakat," cakapnya.